Roblox Tunduk Aturan Indonesia, Dampaknya Terasa di Seluruh Dunia

IDNPLAY NEWS – Platform game Roblox resmi mematuhi regulasi perlindungan anak digital yang ditetapkan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas), menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang berhasil mendorong platform game global menerapkan standar perlindungan anak secara menyeluruh. Kebijakan baru ini bukan hanya soal pembatasan akses di dalam negeri, melainkan memicu perubahan sistem Roblox yang dirasakan oleh jutaan pengguna di seluruh penjuru dunia.

Indonesia Jadi Pionir Regulasi Perlindungan Anak Digital

Langkah Indonesia menetapkan PP Tunas dinilai sebagai terobosan yang belum pernah ada sebelumnya di tingkat global. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa aturan ini mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026, mewajibkan platform digital berisiko tinggi untuk menonaktifkan akun milik pengguna di bawah usia 16 tahun. “Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan konten tidak pantas, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ujar Meutya. Delapan platform masuk dalam gelombang pertama penerapan aturan ini, yaitu Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, YouTube, TikTok, dan Roblox.

Kebijakan usia minimum 16 tahun ini bukan keputusan sepihak pemerintah. Menkomdigi menyatakan bahwa penetapan batas usia tersebut merupakan hasil diskusi panjang bersama psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan generasi muda. Selain itu, regulasi perlindungan anak digital ini juga bersandar pada sejumlah payung hukum, mulai dari UU ITE, UU Perlindungan Anak, hingga PP 71/2019, yang memberi dasar kewajiban hukum yang tidak bisa dinegosiasikan oleh platform asing mana pun yang beroperasi di Indonesia.

Roblox Ubah Sistem Global demi Kepatuhan PP Tunas

Chief Safety Officer Roblox Matt Kaufman mengonfirmasi bahwa perusahaan akan segera memperkenalkan kontrol tambahan pada konten dan komunikasi bagi pemain di bawah usia 16 tahun di Indonesia sebagai respons atas regulasi perlindungan anak digital tersebut. Namun dampaknya ternyata jauh melampaui batas wilayah Indonesia. Roblox mengumumkan sistem klasifikasi akun berbasis usia yang berlaku secara global, dengan pengguna usia 5–8 tahun hanya bisa memiliki akun “Roblox Kids” dan pengguna usia 9–15 tahun mendapatkan akun “Roblox Select”. Perubahan ini mulai diimplementasikan secara resmi pada awal Juni 2026.

Sistem verifikasi usia global Roblox atau konfirmasi dari orang tua yang terverifikasi menjadi dasar penetapan kategori akun. Orang tua kini memiliki kontrol lebih luas untuk memblokir permainan tertentu atau mengelola pengaturan komunikasi anak. Selain itu, Roblox mewajibkan para kreator game memenuhi syarat verifikasi identitas, mengaktifkan autentikasi dua langkah, dan berlangganan layanan Roblox Plus sebelum konten mereka bisa diakses pengguna muda. Akun yang tidak melakukan verifikasi usia otomatis dibatasi pada konten berlabel “Minimal” atau “Mild” tanpa akses fitur komunikasi.

Baca Juga: Aturan Teknis PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ranah Digital

45 Juta Pengguna Indonesia, 23 Juta di Antaranya Anak di Bawah 16 Tahun

Skala persoalan di Indonesia tidak main-main. Dari sekitar 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, diperkirakan 23 juta merupakan pengguna berusia di bawah 16 tahun. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar Roblox sekaligus negara dengan jumlah pengguna muda terbanyak yang terdampak langsung oleh regulasi ini. VP Global Public Policy Roblox, Nicky Jackson Colaco, menyatakan komitmen perusahaan secara terbuka. Ia menegaskan bahwa Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan standar perlindungan pengguna paling ketat di dunia dalam platform tersebut.

Menkomdigi Meutya Hafid juga mengungkap bahwa kebijakan global yang dilakukan Roblox dari markas besarnya di Amerika Serikat merupakan bentuk penyesuaian sistem yang berdampak bagi seluruh pengguna dunia. “Itu fitur baru terhadap Roblox sedunia dalam rangka juga kepatuhan terhadap social media ban atau delay kepada anak-anak masuk ke dalam sosial media dan juga games,” ujarnya. Meski demikian, Komdigi tetap mengingatkan Roblox untuk memastikan regulasi perlindungan anak digital di Indonesia dipenuhi sesuai ketentuan PP Tunas secara spesifik, tidak hanya mengandalkan penyesuaian global semata.

Gelombang Aturan Serupa Melanda Berbagai Negara

Indonesia tidak sendirian dalam tren ini. Rusia lebih dahulu memblokir Roblox pada Desember 2025, menyusul Turki yang sudah mengambil langkah serupa sejak 2024. Di Inggris, pendekatan berbeda mulai diuji untuk mengatur akses platform digital bagi pengguna muda. Sementara itu, Prancis, Australia, dan Amerika Serikat juga mulai memperketat akses media sosial bagi anak demi melindungi kesehatan mental dan keamanan digital generasi muda. Langkah Indonesia dinilai menonjol karena menggunakan jalur regulasi yang terstruktur, bukan sekadar pemblokiran, sehingga memaksa platform global beradaptasi secara sistemik.

Roblox sendiri diakui sebagai salah satu platform yang mendapat sorotan tajam karena fitur interaktifnya yang disebut-sebut gagal melindungi pengguna muda dari eksploitasi dan ancaman predator digital. Keputusan perusahaan untuk mematuhi PP Tunas sekaligus mengubah sistem globalnya menunjukkan bahwa tekanan regulasi dari negara berkembang pun mampu mendorong perubahan nyata di perusahaan teknologi bertaraf internasional. Regulasi perlindungan anak digital yang digagas Indonesia terbukti memiliki daya ungkit yang jauh melampaui batas wilayah nasional.

Langkah Berani Indonesia yang Patut Jadi Referensi Dunia

Keberhasilan Indonesia mendorong Roblox hingga mengubah sistem globalnya menjadi bukti bahwa regulasi yang kuat dan konsisten mampu mengubah perilaku platform teknologi raksasa. Pemerintah memastikan bahwa platform yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari surat teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses permanen sesuai Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026. Seluruh platform dalam daftar delapan besar diminta menyampaikan rencana implementasi dan laporan asesmen risiko secara mandiri paling lambat tiga bulan setelah aturan berlaku.

Regulasi perlindungan anak digital yang lahir dari Indonesia ini kini menjadi perhatian komunitas kebijakan digital internasional. Langkah Komdigi membuktikan bahwa perlindungan anak di ruang siber bukan sekadar wacana, melainkan agenda nyata yang bisa diperjuangkan lewat jalur hukum yang terukur. Saat negara-negara lain masih meraba-raba pendekatan terbaik, Indonesia telah membuka jalan dengan memaksa regulasi perlindungan anak digital diterapkan oleh platform game terbesar di dunia secara global, sebuah preseden yang berpotensi menjadi standar baru perlindungan anak di era digital.